TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah diminta mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi massa Islam, dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme. Hal ini dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menanggapi aksi terorisme yang kembali marak belakangan ini.
"Pemerintah jangan berpretensi bisa menyelesaikan radikalisme dan terorisme dengan sendirinya tanpa bimbingan masyarakat madani, ormas-ormas Islam, dan LSM," kata Din Syamsuddin dalam acara pengajian bulanan di Kantor Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam 28 April 2011.
Melibatkan masyarakat dan organisasi massa Islam ini termasuk di dalam lembaga resmi yang dibentuk pemerintah. Karena itu, Din mengaku kecewa ketika lahir Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, badan resmi yang menanggulangi teror, tapi tidak melibatkan unsur organsasi massa Islam di dalamnya. Badan itu dinakhodai Inspektur Jenderal Polisi Ansyaad Mbai, yang sebelumnya menjabat Kepala Desk Antiteror di Kementerian Politik Hukum dan Kemananan.
"Ini bukti bahwa kita belum melakukan langkah-langkah yang komprehensif bersifat menyeluruh," ujar Din. Dia juga menilai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme terlambat dilakukan.
http://tempointeraktif.com/hg/politik/2011/04/29/brk,20110429-330893,id.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar