TEMPO Interaktif, Jakarta - Instruksi Presiden yang mewajibkan pemerintah daerah menanggulangi radikalisme dan terorisme, dinilai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, sangat terlambat.
"Dan itu terkesan seolah-olah pemerintah pusat lepas tangan," ujarnya dalam Pengajian Bulanan di Kantor Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat, semalam, Kamis 28 April 2011.
Padahal pemerintah pusat memiliki Kementerian Agama yang membawahkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. "Mereka kan sudah ada anggaran untuk membina," urai Din.
Kementerian Dalam Negeri juga berencana mengirimkan surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk memantau pergerakan jaringan Negara Islam Indonesia (NII). Jaringan ini diduga menjadi hulu maraknya aksi radikalisme dan terorisme akhir-akhir ini. Din mengakui ada hubungan antara gerakan NII dan aksi terorisme. "Boleh saja ada link, tapi mungkin saja ini berdiri sendiri sebagai varian-varian yang berbeda," ujarnya.
Din juga menilai surat-menyurat seperti halnya surat edaran Mendagri untuk memantau pergerakan NII tak diperlukan. "Tidak harus dibacakan, tapi laksanakan saja." Terutama dengan mengajak serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi massa Islam.
"Pemerintah jangan berpretensi bahwa bisa menyelesaikan radikalisme dan terorisme dengan sendirinya tanpa bimbingan masyarakat madani, ormas-ormas Islam, dan LSM," kata Din lagi.Padahal pemerintah pusat memiliki Kementerian Agama yang membawahkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. "Mereka kan sudah ada anggaran untuk membina," urai Din.
Kementerian Dalam Negeri juga berencana mengirimkan surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk memantau pergerakan jaringan Negara Islam Indonesia (NII). Jaringan ini diduga menjadi hulu maraknya aksi radikalisme dan terorisme akhir-akhir ini. Din mengakui ada hubungan antara gerakan NII dan aksi terorisme. "Boleh saja ada link, tapi mungkin saja ini berdiri sendiri sebagai varian-varian yang berbeda," ujarnya.
Din juga menilai surat-menyurat seperti halnya surat edaran Mendagri untuk memantau pergerakan NII tak diperlukan. "Tidak harus dibacakan, tapi laksanakan saja." Terutama dengan mengajak serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi massa Islam.
http://tempointeraktif.com/hg/politik/2011/04/29/brk,20110429-330862,id.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar