Nusron berpendapat, Perda syariah Islam memiliki esensi yang sama dengan NII. “Inti NII kan ingin memformalkan Islam dalam bentuk negara – secara hukum dan kedaulatan. Ini sama dengan Perda syariah,” tegas Nusron. Ia menekankan, Perda syariah menyalahi hak kedaulatan agama dalam negara.
“Soft formal dari NII ini juga berbahaya,” ujar Nusron. Hal itu berpotensi menyuburkan NII yang menurut Nusron sebetulnya bukan termasuk gerakan besar. “Membangun tata hukum syariah Islam dalam negara ini adalah berbahaya,” imbuh Nusron lagi. Namun, menurutnya, menolak Perda syariah tidak dapat disamakan dengan gerakan sekuler.
“Yang penting semua harus dikembalikan kepada Pancasila sebagai ideologi negara,” tutur politisi Golkar itu. Revitalisasi Pancasila itu juga ditekankan oleh fungsionaris PDIP Ganjar Pranowo. “Empat pilar kebangsaan – Pancasila, Undang-undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika – harus disosialisasikan kembali ke rakyat secara riil,” katanya.
Terkait Perda syariah Islam, Ganjar menjelaskan, pengawasan Perda dilakukan oleh DPRD di masing-masing daerah, bukan DPR. Lebih tepat lagi, kata Ganjar, apabila DPR melakukan konsultasi langsung dengan Presiden Yudhoyono guna menangani persoalan NII secara menyeluruh dan komprehensif.
“Soal NII harus dikonsultasikan langsung antara DPR dengan Presiden, agar bisa langsung connect,” tegas Ganjar. Selanjutnya, ujar Ganjar, Presiden bisa langsung memberikan perintah dan arahan yang terkoordinir kepada para menterinya di kabinet dan berbagai aparat penegak hukum terkait penanggulangan NII.
http://nasional.vivanews.com/news/read/218770-gp-ansor-peringatkan-bahaya-gerakan-soft-nii
Tidak ada komentar:
Posting Komentar