Jumat, 29 April 2011

tempointeraktif : WikiLeaks: Hambali Siapkan Gelombang Teror

TEMPO Interaktif, Jakarta - Hambali, gembong teroris yang kini ditahan di penjara pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, Guantanamo Bay, Kuba, dilaporkan berencana menggelar gelombang aksi teror di Asia.

Situs pembocor dokumen rahasia WikiLeaks kemarin mengungkapkan sasaran serangan Hambali di Indonesia meliputi perusahaan Amerika, seperti Caltex dan ExxonMobil yang beroperasi di Selat Malaka, sebuah tambang emas, dan Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Kedutaan Besar AS di Jakarta, misalnya, direncanakan diserang dengan menggunakan helikopter pada 1999.

Situs yang membocorkan dokumen rahasia Departemen Pertahanan Amerika bernomor US9ID-010019DP ini juga mengungkap bahwa pria kelahiran Cianjur, 4 April 1964, itu pada mulanya tak merencanakan mengebom Kuta, Bali. Ia mendapat dana US$ 83 ribu dari Al-Qaidah lima bulan setelah serangan 11 September 2001. Saat bertemu dengan pemimpin Jamaah Islamiyah di Bangkok, dana itu direncanakan dipakai untuk menyerang kepentingan Amerika yang berdampak finansial besar: kilang minyak Caltex dan ExxonMobil di Selat Malaka.

Hambali kemudian mengontak Dr. Azahari, pakar bom asal Malaysia. Tapi, Azahari bilang operasi itu sulit dan Bali pun dipilih. Setelah sukses, dokumen itu menyebutkan Al-Qaidah kemudian mengirim duit US$ 130 ribu ke Jamaah Islamiyah sebagai imbalan dan bantuan dana untuk serangan berikutnya. Setahun kemudian, dana US$ 100 ribu dikirimkan dari Pakistan untuk operasi pengeboman Hotel JW Marriott dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

WikiLeaks menyebut otak Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 itu terhitung sebagai tahanan yang kooperatif dan memberikan informasi secara sukarela kepada para interogator. Namun, jika dilepas tanpa rehabilitasi dan pengawasan ketat, menurut dokumen ini, dia diduga akan mencoba terlibat kembali dengan para aktivis ekstrem.

Hambali digambarkan sebagai perencana operasional dalam beberapa serangan teroris. Ia juga mendanai serta menyuplai personel dan perlengkapan operasi Al-Qaidah dan JI. Dari keterangan Hambali inilah hubungan antara Al-Qaidah dan JI, yang telah lama dispekulasikan, terjawab.

Hambali menuturkan tumbuh di Cianjur, lalu pergi ke Malaysia pada 1985. Di negara ini dia direkrut Abdullah Sungkar, pria yang mendirikan JI dengan Abu Bakar Ba'asyir. Sungkar mendidiknya enam bulan dan membujuknya berjihad. Menurut dokumen tersebut, Hambali tak menunjukkan penyesalan atas apa yang ia lakukan.

tempointeraktif : KPK Belum Terima Pembatalan Pengacara Tersangka Suap Kemenpora

TEMPO Interaktif, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengaku belum menerima surat pembatalan kuasa hukum tersangka Mirdo Rosalina Manullang, Kamaruddin Simanjuntak, dalam perkara dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang.

"Sampai hari ini KPK tidak pernah menerima pembatalan pengacara tersangka MRM (Mirdo Rosalina Manullang)," kata Johan melalui pesan pendeknya, Jumat 29 April 2011.

Adik Rosalina, Romel Manulang, mengatakan sudah menyerahkan surat pencabutan itu, Kamis 28 April 2011, dan dikuatkan lagi Jumat ini. Surat pembatalan kuasa hukum ditandatangani Rosalina sendiri, yang dilengkapi perangko 6.000 tertanggal 27 April 2011.

Namun, dalam surat itu tak disebutkan alasan pencabutan. Menurut Dalimarta, yang mendampingi Romel,  alasan pencabutan kuasa karena Kamaruddin sering berkomentar ke media tanpa konfirmasi ke Rosalina.

Sementara itu, Kamaruddin Simanjuntak yang dikonfirmasi soal ini mengatakan, "Ini lagi konfirmasi di KPK."

Pada kasus dugaan suap ini, komisi menetapkan tiga tersangka, yaitu Rosalina, Muhammad El Idris (Manajer Marketing PT Duta Graha Indah), dan Wafid Muharam (Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga). Wafid dan Idris diperiksa Kamis kemarin untuk tersangka Rosalina.

Ketiga tersangka pada 21 April lalu dicokok KPK di lantai tiga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di meja Wafid ditemukan cek senilai Rp 3,2 miliar dan sejumlah amplop berisi mata uang asing.

http://tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/04/29/brk,20110429-330901,id.html



tempointeraktif : Dipertanyakan, Badan Antiteror Tak Libatkan Ormas Islam

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah diminta mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi massa Islam, dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme. Hal ini dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menanggapi aksi terorisme yang kembali marak belakangan ini.
"Pemerintah jangan berpretensi bisa menyelesaikan radikalisme dan terorisme dengan sendirinya tanpa bimbingan masyarakat madani, ormas-ormas Islam, dan LSM," kata Din Syamsuddin dalam acara pengajian bulanan di Kantor Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam 28 April 2011.
Melibatkan masyarakat dan organisasi massa Islam ini termasuk di dalam lembaga resmi yang dibentuk pemerintah. Karena itu, Din mengaku kecewa ketika lahir Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, badan resmi yang menanggulangi teror, tapi tidak melibatkan unsur organsasi massa Islam di dalamnya. Badan itu dinakhodai Inspektur Jenderal Polisi Ansyaad Mbai, yang sebelumnya menjabat Kepala Desk Antiteror di Kementerian Politik Hukum dan Kemananan.
"Ini bukti bahwa kita belum melakukan langkah-langkah yang komprehensif bersifat menyeluruh," ujar Din. Dia juga menilai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme terlambat dilakukan.

http://tempointeraktif.com/hg/politik/2011/04/29/brk,20110429-330893,id.html


tempointeraktif : Jenderal Toisutta: Ideologi NII Harus Dilawan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta mengatakan, ideologi Negara Islam Indonesia (NII) harus dilawan. "NII itu sejarah gelap dari bangsa, tidak bisa dibiarkan," ujar Toisutta usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, Jumat 29 April 2011.

Untuk melawan paham NII, kata Toisutta, bukanlah dengan cara kekerasan, melainkan dengan soft-power. Salah satunya, menggunakan pendidikan melalui pembangunan karakter.

Dengan pembangunan karakter itu, kata Toisutta, diharapkan dapat mencegah anak-anak melakukan hal-hal yang menyimpang dan tidak baik. "Dengan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dibangun karakternya, kecintaan terhadap bangsa, rasa hormat terhadap orang tua, itu yang sudah hilang sekarang," katanya.

Keterlibatan semua komponen masyarakat untuk melawan radikalisme dan ideologi NII menjadi sangat penting. Ia menambahkan, setiap bupati dan juga Komandan Komando Distrik Militer (dandim) di daerah-daerah juga dapat turut mencegah tindakan radikalisasi. "Dandim mendukung penuh kebijakan bupati selama tetap dalam rambu," ujarnya.

http://tempointeraktif.com/hg/politik/2011/04/29/brk,20110429-330904,id.html


tempointeraktif : Buku Rumus Kimia Bom di Rumah Komplotan Pepi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror telah meringkus tujuh orang yang diduga terkait dengan kelompok Pepi Fernando, Rabu lalu. Enam orang ditangkap di Desa Gle Gurah, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, sedangkan seorang lagi belum diketahui di mana ditangkap.

"Sementara ini, para tersangka diperiksa di Polda Aceh untuk diungkap keterlibatannya," kata juru bicara Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Besar Boy Rafli Amar, Kamis 28 April 2011.

Boy Rafli menjelaskan, penangkapan ini merupakan ujung dari temuan bahan peledak dan sisa rangkaian bom di halaman belakang rumah kontrakan kediaman tersangka Muhammad Fadil di Jalan Panglaten, Merduati, Banda Aceh, Selasa lalu, sekitar pukul 20.30 WIB. "Belum diketahui bom itu akan digunakan di mana," kata Boy. Selain itu, ditemukan tiga kardus berisi bahan peledak, sebilah golok, dan barang lainnya yang terbungkus karung goni.

Menurut Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Inspektur Jenderal Iskandar Hasan, penangkapan terhadap enam orang dilakukan di sebuah warung buah-buahan di Jalan Cut Nyak Dhien, Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, pada pukul 04.20. Mereka yang ditangkap adalah JHDA, 26 tahun, kelahiran Bogor, dan tinggal di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar; Mzki (35), warga Merduati; M FSAL MAT (33), warga Aceh Tamiang; M Nsr SYR (30), warga Lhokseumawe; MAHdN (24), warga Lhokseumawe; dan T Zul (35), kelahiran Pekanbaru. Menurut Iskandar, T Zul masuk daftar pencarian orang Densus 88.

Dalam penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa belerang dan aluminium dalam karung, garam dapur, pupuk urea (total 15 kilogram), sebuah buku dengan tulisan rumus-rumus bahan kimia, setrika, bohlam senter yang dipasangi kabel, dan lain-lain. Juga disita jam dinding bertulisan "Bendera Kerajaan Islam Aceh Darussalam", alat tumbuk tepung, gerinda, serta paku dan baut.

Sebelumnya, dalam serangkaian aksi terorisme yang diduga dilakukan komplotan Pepi Fernando, polisi telah menetapkan 17 tersangka. Pepi Fernando alias M. Romi alias Ahyar dan Hendi Suhartono alias Zokaw diduga menjadi otak dan pelaku utama bom buku, bom Puspiptek, hingga bom dekat pipa gas Serpong. Deni Carmelita, istri Pepi, dan juru kamera televisi swasta, Imam M. Firdaus, juga menjadi tersangka.

Menurut sumber Tempo yang ikut dalam penangkapan, sebagian besar diringkus di Desa Gle Gurah. Juanda ditangkap di desa lain di kecamatan yang sama. Juanda diduga salah seorang tersangka yang melarikan diri ketika polisi menciduk Pepi, Fadil, dan Zokaw di rumah Fadil di Desa Merduati, 21 April lalu.

Setelah menangkap Juanda, polisi menemukan sebuah karung berisi amonium nitrat dan belerang di sebuah gubuk milik Fadil di Gle Gurah.

http://tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/04/29/brk,20110429-330857,id.html


tempointeraktif : Instruksi untuk Tangkal Terorisme di Daerah Dinilai Terlambat

TEMPO Interaktif, Jakarta - Instruksi Presiden yang mewajibkan pemerintah daerah menanggulangi radikalisme dan terorisme, dinilai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, sangat terlambat.
"Dan itu terkesan seolah-olah pemerintah pusat lepas tangan," ujarnya dalam Pengajian Bulanan di Kantor Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat, semalam, Kamis 28 April 2011.

Padahal pemerintah pusat memiliki Kementerian Agama yang membawahkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. "Mereka kan sudah ada anggaran untuk membina," urai Din.

Kementerian Dalam Negeri juga berencana mengirimkan surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk memantau pergerakan jaringan Negara Islam Indonesia (NII). Jaringan ini diduga menjadi hulu maraknya aksi radikalisme dan terorisme akhir-akhir ini. Din mengakui ada hubungan antara gerakan NII dan aksi terorisme. "Boleh saja ada link, tapi mungkin saja ini berdiri sendiri sebagai varian-varian yang berbeda," ujarnya.

Din juga menilai surat-menyurat seperti halnya surat edaran Mendagri untuk memantau pergerakan NII tak diperlukan. "Tidak harus dibacakan, tapi laksanakan saja." Terutama dengan mengajak serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi massa Islam.
"Pemerintah jangan berpretensi bahwa bisa menyelesaikan radikalisme dan terorisme dengan sendirinya tanpa bimbingan masyarakat madani, ormas-ormas Islam, dan LSM," kata Din lagi.

http://tempointeraktif.com/hg/politik/2011/04/29/brk,20110429-330862,id.html


tempointeraktif : Modus Joki Ujian Terbongkar Karena Belum Dibayar

TEMPO Interaktif, BOJONEGORO - Apa yang membuat praktek joki pada Ujian Nasional di SMP Negeri 1 Kecamatan Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur, pada Ujian Nasional 2011 itu terbongkar? Ternyata sangatlah sepele. Enam joki yang mengantikan siswa SMP PGRI Kecamatan Kedewan itu ogah masuk kelas lantaran belum terima honor yang dijanjikan.

Lengkap dengan seragam biru putih dan atribut pengenal tanda ujian, mereka keluar dari ruangan kelas tempat ujian dan tidak mau mengerjakan soal. Padahal ujian nasional hari ketiga, Rabu 27 April 2011, sudah dimulai. Hari itu, sedang ujian soal Bahasa Inggris. "Mereka protes karena belum terima honor. Besarannya Rp 100-150 ribu per hari," kata Kepala Polres Bojonegoro Ajun Komisaris Polisi Widodo kepada Tempo, Kamis 28 April 2011. "Yang dibayar baru Rp 50 ribu."
Para joki itu diduga mengganti enam siswa SMP PGRI Kedewan. Mereka mengenakan tanda pengenal peserta ujian, lengkap dengan foto mereka terpasang di tanda pengenal. Adapun namanya tetap tertera nama enam siswa yang digantikan.
Para joki itu bernama Darto, 20 tahun, Hono, 17 tahun, Habib, 16 tahun, Mustofa, 20 tahun, dan Edy, 16 tahun. Semuanya warga Desa Mleboh, Kecamatan Jiken, Blora, Jawa Tengah. Satu joki lagi, Hadi 19 tahun, warga Desa Beji, Kecamatan Kedewan.
Enam joki itu menggantikan Ahmad Na’im, Lagiono, Mustain, Andi Mardiono, Juanto, dan Sapto Adi Subagio, semuanya warga Dusun Singget, Desa Mbleboh, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tak jelas, mengapa mereka tak ikut ujian.
Dua hari ujian, enam joki itu mengikuti ujian dengan lancar. Namun, hari ketiga, karena mereka tak mau masuk ruang ujian, akhirnya menimbulkan kecurigaan pengawas. Salah satu petugas polisi yang jadi pengawas pun terpaksa turun tangan mengawasi ujian. Setelah berulang kali diinterogasi, akhirnya mereka mengaku menjadi joki enam siswa SMP PGRI Kecamatan Kedewan.
Menurut Widodo, polisi menetapkan tujuh orang jadi tersangka, satu di antaranya Kepala SMP Negeri PGRI Mulyono. Meski begitu, polisi masih mengejar satu orang lagi diduga bernama Fajri—bertindak sebagai makelar joki.

http://tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2011/04/29/brk,20110429-330864,id.html


tempointeraktif : TNI Siagakan Pertahanan Udara KTT ASEAN

TEMPO Interaktif, Jakarta - TNI meningkatkan kesiapsiagaan Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) untuk mendukung pengamanan penyelenggaraan KTT ke-18 ASEAN 2011 di Jakarta, 4-8 Mei 2011.

Kohanudnas beserta perkuatannya akan tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Udara (Satgaspamwilud) dengan Panglima Kohanudnas sebagai Komandan Satgaspamwilud.

Kesiapsiagaan itu ditinjau langsung Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Suryo Prabowo selaku Ketua Koordinator Bidang Pengamanan/Komandan Komando Operasi Pengamanan (Koopspam) TNI KTT ke-18 ASEAN, di Markas Kohanudnas, Kamis, 28 April 2011.

"Dalam pelaksanaannya, Satgaspamwilud akan menyiagakan pesawat tempur sergap dan helikopter serta satuan radar untuk mendeteksi seawal mungkin kemungkinan ancaman dan gangguan di wilayah udara nasional selama pelaksanaan KTT ke-18 ASEAN," kata Letjen Suryo.

Dalam peninjauan itu, Kasum TNI meninjau Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional (Popunas) untuk melihat langsung kegiatan pemantauan wilayah udara nasional melalui peralatan canggih yang ada di Popunas.

Kasum TNI mendapat penjelasan secara detail mengenai fungsi, tugas, dan tanggung jawab Kohanudnas dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Kasum TNI berkomunikasi langsung dengan para panglima empat Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional yang memantau wilayah udara nasional.

Selesai peninjauan dan dialogi di Popunas, Kasum TNI menyaksikan demo peralatan CMOV (Communication and Monitoring Observation Vehicle) and COMOB (Communication Mobile) dan Jammer Mobile yang dimiliki Kohanudnas.

Kohanudnas sendiri merupakan kesatuan pertama di jajaran TNI AU yang memiliki peralatan CMOV/COMOB. CMOV/COMOB berfungsi sebagai komando pengendali utama Pangkohanudnas dalam setiap operasi dan latihan yang dilaksanakan Kohanudnas.

Dalam operasionalnya peralatan tersebut berfungsi sebagai alat memonitor data radar dan komunikasi dengan pesawat dalam latihan, selain itu peralatan ini juga dilengkapi dengan sarana "interconnect" yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antara Kohanudnas dengan satuan jajaran.

Usai kunjungannya, Kasum TNI menginstruksikan agar tugas pengamanan KTT ke-18 ASEAN khususnya sektor pertahanan udara dapat dilakukan sebaik-baiknya.

"Biasakan untuk melakukan segala sesuatu dengan sebenar-benarnya, dan sebaik-baiknya, bukan membenarkan segala sesuatu yang biasa," kata Suryo Prabowo.

http://tempointeraktif.com/hg/politik/2011/04/29/brk,20110429-330868,id.html


tempointeraktif : Politisi Senior PDIP Theo Syafei Tutup Usia

TEMPO Interaktif, Jakarta - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Theo Syafei tutup usia, Jumat 29 April 2011, pukul 01.00 dini hari. Mantan Pangdam IX/Udayana ini sudah dua tahun ini menderita sakit.
Andi Widjajanto, putra Theo, menuturkan ayahnya sudah dua tahun ini menderita sakit akibat tumor otak stadium terakhir. Sudah lama dirawat di Rumah Sakit di Singapura, sebelum dibawa pulang ke Indonesia. "Selama beberapa bulan menjalani pengobatan dan perawatan, dengan penanganan langsung dokter dari Cina," kata Andi yang juga pengamat militer dari Universitas Indonesia ini.
Saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah duka di Jl. Mabes Hankam No. T65 Ceger, Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur, dan rencananya akan dimakamkan besok. "Keluarga masih harus berembuk karena memang belum ada keputusan," kata Andi.
Theo Syafei menapaki karirnya dimulai sejak menjadi perwira lulusan Akademi Militer Nasional Angkatan 1965 di Komando Pasukan Khusus, yang waktu itu bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat, pada 1967.

Prestasi militer pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 30 Juni 1941 itu mencapai puncak ketika dia menjabat Panglima Komando Pelaksana Koperasi (Pangkolakops).

Sedangkan karir politiknya diawali dengan menjadi anggota Fraksi ABRI DPR/MPR RI 1995-1997, anggota Komisi I DPR/MPR RI 1995-1996, dan anggota Komisi IX DPR/MPR RI 1996-1997.

Theo meninggalkan seorang istri Suismiati dan empat anak, yakni Andi Widjajanto, Wisnu Gautama, Shinta Devanagari, dan Rizal Rinaldi. 

http://tempointeraktif.com/hg/politik/2011/04/29/brk,20110429-330869,id.html


tempointeraktif : Ke Bandung, Gayus Jalani Sidang Pemeriksaan Suap Sipir

TEMPO Interaktif, BANDUNG - Gayus Halomoan Tambunan akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kunci kasus suap Komisaris Iwan Siswanto, eks Kepala Rumah Tahanan Mako Brimob Depok, Jawa Barat. Pemeriksaan akan dilakukan dalam persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Jumat 29 April 2011.

Gayus bertolak dari Jakarta sekitar pukul 07.00 pagi ini. Sidang pemeriksaan akan digelar sesudah salat Jumat. "Ya. Hari ini agenda kami memang memeriksa saksi Gayus," kata Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Singgih B. Prakoso.

Pantauan Tempo, terdakwa Iwan Siswanto sudah tiba di Pengadilan Negeri Bandung. Begitupun tim penuntut dari Kejaksaan Agung pimpinan jaksa Sila Pulungan. Namun, Gayus belum tampak batang hidungnya. Selain Gayus, akan dihadirkan sebagai saksi di antaranya Milana, istri Gayus, dan sopir Gayus. Juga atasan Siswanto, yakni Nurfalah.

"Tapi, saksi atasan terdakwa tidak datang. Gayus sudah datang, bisa saja Gayus yang diperiksa dulu," katanya.

Sebelum Gayus, Majelis Hakim yang diketuai Singgih B. Prakoso sudah memeriksa para anggota polisi penjaga tahanan dalam persidangan sebelumnya. Para anggota jaga ini diduga kuat juga mendapat jatah imbalan dari Gayus sebesar Rp 1 juta hingga Rp 4 juta.

Komisaris Iwan didakwa sengaja memberikan kesempatan Gayus "kabur" dari penjara Kelapa Dua selama periode Juli hingga November 2010. Selama 78 hari, Gayus "pelesiran" ke sejumlah tempat di Jakarta, Bali, dan tempat lainnya.

"Tanpa izin pejabat yang berwenang menahan, terdakwa Siswanto alias Iwan telah memberikan izin dan membiarkan tahanan Gayus bebas berada di luar rutan sekurang-kurangnya 78 hari. Untuk itu terdakwa menerima hadiah uang sebanyak Rp 264 juta," ujar jaksa penuntut Sila Pulungan saat mendakwa Iwan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jumat 1 April 2011 lalu.

Jaksa juga menyebutkan, Gayus meminta perlakuan khusus keluar-masuk Rutan Mako Brimob Kelapa Dua setelah mengetahui bila tahanan lain diberi perlakuan serupa oleh terdakwa Siswanto alias Iwan selaku kepala penjara saat itu.

Kedua tahanan lain itu adalah Komisaris Jenderal Susno Duadji dalam kasus korupsi di Polda Jawa Barat, dan Komisaris Besar Williardi Wizard dalam kasus pembunuhan berencana.

"Lalu pada Juli 2010, Gayus yang juga ditahan di Rutan Mako Brimob menemui terdakwa Siswanto di ruang kerjanya, dan menyampaikan keinginannya untuk bisa keluar dari Rutan dan bermalam di luar seperti tahanan lain, yakni Kombes Williardi Wizard dan Komjen Susno Duadji," kata Sila.

Mulai Juli 2010, Iwan memberikan perlakuan menyimpang dengan mengizinkan Gayus untuk meninggalkan Rutan Mako Brimob Kelapa Dua dan bermalam di luar. "(Gayus keluar Rutan) Setiap Jumat sore dan baru kembali lagi ke rutan pada Senin pagi," ujar Sila.

Sila menyebutkan, demi "keamanan", Iwan juga telah memerintahkan 8 polisi petugas jaga untuk mengawal antar-jemput sang tahanan secara bergantian sesuai dengan jadwal jaga.

Mereka adalah para petugas Satuan Pengawal Mabes Polri berpangkat Brigadir Satu dan Dua, yakni Bambang Setyawan, Briptu Edy Sukranto, Briptu Danu Arundika, Bagus Ari Setya N., Junjungan Fortes P., Susilo, Budi Heryanto, dan Anggoco Duto.

"Mengawal antar-jemput Gayus ketika keluar dan masuk rutan dengan menggunakan sepeda motor petugas sendiri ataupun dengan memakai mobil yang disediakan Gayus," kata Sila.

Siswanto sendiri didakwa secara berlapis dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 11, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tempointeraktif : Sosok Theo Syafei dalam Kenangan Tjahjo Kumolo

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo punya kenangan khusus dalam hari-hari terakhir Mayor Jenderal Purnawirawan Theo Syafei. Tjahjo sempat bersama Theo menikmati hari-hari terakhirnya. "Dia memegang tangan saya dengan erat," kata Tjahjo dalam pesan singkatnya kepada Tempo, Jumat 29 April 2011.
Tjahjo sempat menengok Theo di Rumah Sakit Medistra beberapa waktu lalu. "Beliau sosok kritis dan pendiam. Tapi, sumbangannya soal konsep dan pemikiran strategisnya bagi PDIP luar biasa,” ujarnya.
Politisi PDIP Theo Syafie meninggal dunia pada Jumat 29 April 2011, pukul 01.00 akibat menderita tumor otak. Theo cukup lama dirawat di Rumah Sakit Singapura. Saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah duka di Jalan Mabes Hankam No. T65 Ceger, Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur, dan rencananya akan dimakamkan besok.

Theo Syafie yang juga mantan Ketua DPP PDIP lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 30 Juni 1941. Theo meninggalkan empat orang dan seorang istri bernama Suismiati.
Tjahjo mengaku terkesan dengan Theo. Ia mengenal Theo sejak masih berpangkat kolonel merupakan prajurit TNI profesional dan kaya pengalaman, terutama di bidang operasi, teritorial, intelijen, dan masalah sosial-politik.
Tjahjo ingat betul ketika Theo masih aktif di TNI. Ia berani mengundang Megawati berbicara di forum pendidikan TNI, padahal pada saat itu cukup berisiko. “Beliau seorang bapak, guru, komandan, juga teman yang baik,” kata Tjahjo. Theo, lanjut Tjahjo, tidak segan mengingatkan jika ada koleganya yang salah langkah.

Suatu ketika Theo pernah mengungkapkan untuk mengundurkan diri sebagai anggota DPR karena sibuk mengurusi partai. “Beliau merasa tidak enak karena sering tidak hadir. Namun, saya terkesan dengan beliau,” tutur Tjahjo.

http://tempointeraktif.com/hg/politik/2011/04/29/brk,20110429-330885,id.html


tempointeraktif : Dipertanyakan, Badan Antiteror Tak Libatkan Ormas Islam

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah diminta mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi massa Islam, dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme. Hal ini dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menanggapi aksi terorisme yang kembali marak belakangan ini.
"Pemerintah jangan berpretensi bisa menyelesaikan radikalisme dan terorisme dengan sendirinya tanpa bimbingan masyarakat madani, ormas-ormas Islam, dan LSM," kata Din Syamsuddin dalam acara pengajian bulanan di Kantor Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam 28 April 2011.
Melibatkan masyarakat dan organisasi massa Islam ini termasuk di dalam lembaga resmi yang dibentuk pemerintah. Karena itu, Din mengaku kecewa ketika lahir Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, badan resmi yang menanggulangi teror, tapi tidak melibatkan unsur organsasi massa Islam di dalamnya. Badan itu dinakhodai Inspektur Jenderal Polisi Ansyaad Mbai, yang sebelumnya menjabat Kepala Desk Antiteror di Kementerian Politik Hukum dan Kemananan.
"Ini bukti bahwa kita belum melakukan langkah-langkah yang komprehensif bersifat menyeluruh," ujar Din. Dia juga menilai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme terlambat dilakukan.

http://tempointeraktif.com/hg/politik/2011/04/29/brk,20110429-330893,id.html


tempointeraktif : Theo Syafei Kemungkinan Dimakamkan di Kalibata

TEMPO Interaktif, Jakarta - Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) yang juga eks Panglima Kodam Udayana Mayor Jenderal Purnawirawan Theo Syafei kemungkinan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. "Kami masih membahasnya dengan keluarga," ujar Letnan Kolonel Ketut Adi, Komandan Distrik Militer Jakarta Timur di rumah duka. Jumat 29 April 2011.

Menurut Adi, sejauh ini yang sudah diputuskan adalah Theo akan dimakamkan pada Sabtu besok setelah disemayamkan di salah satu gereja di Cililitan, Jakarta Timur. "Masih terus dibicarakan dengan keluarga, beliau sesepuh TNI, pemakamannya akan dilakukan secara militer."
Theo Syafei tutup usia dini hari tadi. Lelaki kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, ini didera sakit kanker otak stadium akhir sejak dua tahun lalu. Theo sudah lama dirawat di Rumah Sakit di Singapura, sebelum dibawa pulang ke Indonesia. "Selama beberapa bulan menjalani pengobatan dan perawatan, dengan penanganan langsung dokter dari Cina," kata Andi Widjajanto, putranya yang juga pengamat militer dari Universitas Indonesia ini.
Saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah duka di Jalan Mabes Hankam No. T65 Ceger, Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur, dan rencananya akan dimakamkan besok. "Para pelayat dari kalangan sesepuh TNI ataupun masih aktif tampak di rumah duka. Di antaranya Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal Suryoprabowo.
Theo Syafei merupakan lulusan Akademi Militer Nasional Angkatan 1965 di Komando Pasukan Khusus, yang waktu itu bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat, pada 1967.

Prestasi Theo mencapai puncak ketika dia menjabat Panglima Komando Pelaksana Koperasi (Pangkolakops). Sedangkan karir politiknya diawali dengan menjadi anggota Fraksi ABRI DPR/MPR RI 1995-1997, anggota Komisi I DPR/MPR RI 1995-1996, dan anggota Komisi IX DPR/MPR RI 1996-1997.

http://tempointeraktif.com/hg/politik/2011/04/29/brk,20110429-330896,id.html


rakyatmerdekaonline : KPPU Selidiki Proyek Chevron Dan BP Migas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
  
RMOL.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium adanya indikasi dugaan persekongkolan tender proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) atau proyek Gendalo-Gehem yang dikerjakan oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).
Kepala Biro Humas dan Hu­kum KPPU Zaki Zein Bad­roen mengatakan, untuk tahap awal KPPU sudah mengum­pul­kan berbagai data dari proyek IDD ini. “Kita sudah melakukan pe­nyelidikan sejak bulan lalu,” ka­tanya saat dihubungi Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Diakui, masalah ini saat ini baru tahap pe­nye­lidikan sehingga per­kem­ba­ngannya masih dirahasiakan. “Bagai­mana hasilnya, nanti kita tunggu saja, karena tim pe­nye­li­diknya se­dang bekerja serius un­tuk mena­ngani kasus ini,” kata Zaki.
Dia menjelaskan, penyelidikan dugaan perse­kong­kolan tender atas inisiatif KPPU ini, bukan berasal dari laporan pi­hak lain, namun merupakan ini­siatif dari KPPU. Dari data tersebut, pihak­nya me­lihat adanya indikasi perse­kong­kolan baik sifatnya horizon­tal atau vertikal.
Yang bersifat ho­ri­zontal, yakni diduga melibatkan se­sama pe­serta tender. “Se­dang­kan yang vertikal, yakni ada­nya main mata antara panitia dan pe­serta se­hingga ada indi­kasi penguasaan pasar,” tegas Zaki.
Guna melengkapi data-data ter­sebut, KPPU akan memanggil semua pihak yang terkait dengan tender untuk dimintai keterangan. Jika data-data yang diperlukan su­dah terkumpul, maka KPPU akan melakukan pemeriksaan.
“Dugaan per­se­kong­kolan ten­der ini erat kaitannya dengan ma­salah cost recovery yang secara ti­dak langsung juga melibatkan ke­uangan negara (APBN),” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Deputi Umum Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Rizal Asir secara tegas menyata­kan tidak ada ke­janggalan dalam tender proyek tersebut. Sebab, tender tersebut sudah di­verifikasi dan disetujui BP Migas.
Pihak­nya mengklaim sudah me­nyampaikan ber­bagai hal yang dibutuhkan KPPU guna pe­nye­lidikan du­gaan per­mainan tender proyek itu.
Hal senada dikemukakan Com­­mu­nications Manager Chev­ron Santi Manuhutu seperti di­kutip Detik.com yang juga mem­bantah ada persekongkolan pro­yek IDD tersebut. [RM]

http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=25631



rakyatmerdekaonline : Suami Malinda Dee Diduga Punya 6 KTP

MALINDA DEE
  
RMOL.Penyidik Mabes Polri menemukan fakta lain kasus pembobolan rekening nasabah Citibank sebesar Rp 16 miliar. Mereka menyangka, bekas Relationship Manager Citibank, Malinda Dee, antara lain menampung duit di rekening pria muda bernama Andhika Gumilang.
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisiaris Besar Boy Rafli Amar menyatakan, rekening itu dijadikan sebagai penampungan duit Malinda hasil penggelapan dana nasabah Gold City Bank. “Kemudian dibe­lanja­kan oleh Andhika,” katanya di Mabes Polri, kemarin.
 Boy mengatakan, duit yang ditransfer ke rekening Andhika sebesar Rp 311 juta. Duit ini di­du­ga sebagai uang muka pem­be­lian mobil Hammer-3 seharga Rp 3,4 miliar. Mobil itu telah disita penyidik sebagai barang bukti.
 Andhika, kata Boy, diduga se­ba­gai penampung uang hasil peng­gelapan Malinda. “Yang per­tama, ada dugaan dari pihak pe­nyidik bahwa rekening yang di­miliki Andhika digunakan seba­gai salah satu penampung tran­sak­si keuangan yang dilakukan MD,” ujarnya seraya mengata­kan, uang yang ditampung di re­kening Andhika itu kemudian dibelikan barang.
Meski begitu, Boy mengaku belum mengetahui sejak kapan re­kening Andhika digunakan un­tuk menampung uang Malinda Dee. “Masih diteliti terus tran­saksi keuangannya. Itu yang se­mentara diungkap, yang Rp 311 juta,” katanya.
Boy menambahkan, Andhika yang lahir tahun 1989 dan model iklan itu, terancam tindak pidana pe­malsuan enam buah kartu tan­da penduduk (KTP). Menurut­nya, enam KTP itu diduga milik mo­del iklan itu. Sebab, foto yang tertera di KTP-KTP itu, semua­nya tampang Andhika.
“Hanya, alamatnya berbeda-beda. Seba­gian besar beralamat di Ja­karta, satu lagi dengan alamat Cileng­king, Bogor, Jawa Barat,” ujarnya.
 Kepolisian belum memastikan KTP itu palsu atau tidak. Menu­rutnya, polisi masih menyelidiki apakah enam KTP itu terkait pembuatan rekening penam­pu­ngan dana nasabah yang diduga digelapkan Malinda. “Kami saat ini fokus ke masalah rekening Andhika dijadikan tempat pe­nampungan duit Malinda sebesar Rp 311 juta yang ditransfer mel­alui rekening,” ucapnya.
Yang pasti, menurut Boy, Andhika menggunakan nama Juan Ferero pada salah satu KTP. Boy menambahkan, nama terse­but terpampang dalam salah satu dari enam KTP yang telah disita polisi. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Andhika dapat dikenakan pasal pemalsuan dokumen. “Namanya Juan Fere­ro, tapi yang satu ada yang paki nama Andhika,” ucapnya.
Andhika dijerat dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15/2002 junto Undang-Undang Nomor 25/2003 dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Ditambahkan Boy, Andhika juga diancam den­da minimal Rp 100 juta, mak­simal Rp 15 miliar. “Jika dilihat dari jenis pelanggaran maka sanksinya demikian,” katanya.
Dari dalam penjara, Malinda membela Andhika, pria yang se­lama ini disebut-sebut sebagai suaminya. Kata Malinda, Andhi­ka tak terkait dengan kasus pem­bobolan rekening nasabah Citi­bank. “Malinda bilang Andhika tak bersalah, karena uang ini gaji yang Andhika dapat dari hasil kerja,” ujar Batara Simbolon, salah seorang kuasa hukum Malinda.
 Apa status hubungan Andhika dengan Malinda? “Dia suaminya, tapi kawinnya secara siri,” kata Ke­pala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 5 April 2011.
Namun, menurut Anton, polisi tidak mempermasalahkan apa status hubungan antara Malinda dengan bintang iklan rokok yang terkenal dengan tag “mana eks­presinya” itu. Yang jadi fokus po­lisi adalah mengungkap kasus penggelapan uang nasabah.
Pengacara Malinda, Hala­pan­cas Simanjuntak, menyatakan Andhika bukanlah suami klien­nya. “Hanya dianggap sebagai anak,” katanya seraya menam­bah­kan, kliennya masih dalam proses cerai dengan Adus Ally.
Model Iklan Rokok Itu Jadi Tersangka
Penyidik Bareskrim Polri me­ne­tapkan Andhika Gumilang (22), model iklan, sebagai ter­sang­ka pencucian uang terkait kasus Malinda Dee (48), bekas Relation­ship Manager Citi­bank. Andhika diduga mene­rima aliran dana hasil pem­bo­bolan dana nasabah.
Andika ditangkap polisi di se­buah apartemen di kawasan Su­dirman, Jakarta, Selasa (26/4) malam,  karena disangka ter­kait aliran dana dari Malinda. “Dia sebagai tersangka tindak pi­dana pencucian uang,” kata Kepala Bareskrim Polri Kom­jen Ito Sumardi melalui pesan singkat, Rabu (27/4/2011).
Menurut Kanit Money Laun­dring Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kom­bes Agung Setya, Andhika kena Pasal 6 UU Pen­cucian Uang.
Agung mengatakan, pihak­nya telah memiliki bukti kuat adanya aliran dana untuk men­jerat Andhika. “Tidak mungkin kami tahan dia kalau kami tidak punya bukti dia terima,” ujarnya.
Nama Andhika menjadi per­bincangan khalayak setelah pe­nangkapan Malinda. Andhika diduga suami Malinda. Apalagi, salah satu mobil Malinda, Hum­mer, kepemilikannya atas nama Andhika Gumilang.
Hal tersebut ditepis kuasa hu­kum Malinda, Halapancas Si­manjuntak. “AG bukan suami Malinda. AG itu dianggap anak. Bisa dikatakan seperti anak angkat,” tampik Halapancas di depan Bareskrim Mabes Polri, Senin (4/4/2011). Suami Ma­lin­da, lanjut Ha­la­pancas, merupakan seorang pe­ngusaha kaya. Namun, keduanya saat ini menjalani pro­ses perceraian.
Andhika pernah menjadi bintang iklan rokok bertema “Obsesi Jadi Sutradara”. Ia di­curigai dekat dengan Malinda, saat terlihat bersama Malinda yang diperiksa pada 24 Maret lalu. Saat itu Andhika berstatus saksi. Dia mengaku tidak me­ngetahui apa-apa terkait tran­saksi yang dilakukan Malinda.
Sementara itu, menurut Ka­bidpenum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar, penyidik su­dah hampir menyelesaikan ber­kas perkara Malinda dalam ka­sus pembobolan dana nasabah Citibank sebesar Rp 16 miliar.
Penyidik Bareskrim Mabes Pol­ri sudah memeriksa 25 saksi un­tuk Malinda. Mereka terdiri dari tiga nasabah, 18 karyawan Citi­bank, dan sisanya dari pihak PT Sar­wahita Grup. Sebanyak 25 saksi itu, katanya, termasuk Re­niwati Ha­mid, salah satu petinggi Citibank.
Sedangkan bekas Wakil Gu­ber­nur Lemhanas Marsekal Madya Rio Mendung Thalieb yang sempat disebut-sebut da­lam kasus ini, tidak diperiksa ka­rena polisi menyatakan bah­wa yang ber­sang­kutan tidak terlibat. “Pemeriksaan terus berjalan dan berkas perkara Malinda sudah hampir selesai,” tandasnya.
Mana Bos Malinda Yang Terlibat?
Ahmad Yani, Anggota Komisi III DPR
Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menilai, kinerja kepolisian dalam mengusut perkara Malinda Dee lamban dan cenderung ketakukan. Pasalnya, hingga saat ini belum ditemukan atasan Malinda di Citibank yang terlibat.
“Sampai hari ini baru dugaan, ada enam pejabat di Citibank yang terlibat. Tapi, mana bukti­nya, kok sampai sekarang tidak ditangkap. Apa tim penyidik ketakutan menghadapi para pe­jabat itu,” katanya.
Yani tetap merasa tidak puas, meskipun tim penyidik me­nang­kap pemuda yang diduga suami Malinda, Andhika Gu­mi­lang. Menurutnya, penang­ka­pan Andhika tidak menjadi re­putasi baik bagi Korps Bha­yangkara. “Kuncinya itu, siapa pejabatnya dan kemana saja aliran duitnya Malinda. Kalau hanya menangkap seorang pria, itu bukan prestasi,” ucapnya.
Menurut Yani, kepolisian te­lah mengabaikan kewena­ngan­nya dalam menyidik kasus Ma­linda. Soalnya, Pasal 70 Un­dang-Undang Pencucian Uang se­jatinya memberi peluang ke­pada polisi memblokir rekening nasabah yang terindikasi tindak pidana, dalam waktu lima hari.
Namun, lanjutnya, dalam pro­ses penyidikan kasus Malin­da, polisi memilih menerapkan Pasal 71 yang mensyaratkan pemblokiran jika suatu kasus telah dilaporkan, atau pasca pe­netapan tersangka dan ter­dak­wa. “Mestinya polisi langsung memblokir tanpa ragu, jangan menunggu nasabah melapor dulu,” katanya.
Politisi PPP ini juga meng­kritik Citibank sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini. Karena itu, Yani berharap Gubernur Bank Indonesia melakukan audit in­ternal terhadap kinerja penga­wasan bank
Selain itu, menurut Yani, se­ha­rusnya Polri melakukan pen­cekalan terhadap para pejabat tinggi Citibank yang diduga ter­libat perkara Malinda.
“Supaya mereka tidak bisa kabur ke luar negeri tentunya. Nanti tidak pu­lang lagi deh ke Indonesia kalau begitu,” ucapnya.
Ogah Buru-buru Mengkritik
Alex Sato Bya, Bekas Jaksa Agung Muda
Bekas Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Alex Sato Bya berpendapat, ma­syarakat belum boleh me­nilai Mabes Polri lamban dan tidak berani mengusut tuntas per­kara pembobolan dana nasa­bah Citibank yang menjerat Ma­linda Dee. Soalnya, perkara ter­sebut masih dalam tahap penyi­dikan di Bareskrim Mabes Polri.
“Jangan mengkritik dulu. Suatu proses hukum bisa dinilai gagal atau tidak itu ketika ber­kas perkara sudah lengkap dan diserahkan kepada kejaksaan. Jadi, tunggu dulu berkasnya Ma­linda lengkap dan diserah­kan kepada Kejaksaa Agung khu­susnya JAMPidum,” kata dia.
Menurut Alex, ketika berkas Malinda itu sudah masuk ke JAM­Pidum, maka akan diben­tuk jaksa tim 16 untuk me­nen­tu­kan berkas itu lengkap atau tidak. “Nah, di sana kalau leng­kap akan P21. Jika tidak, akan P18 atau 19. Di situ, baru boleh masyarakat memberikan ko­men­tarnya mengenai perkara ini. Saat ini kurang pas menilai Polri lambat dalam menangani perkara tersebut,” ucapnya.
Pria yang kini Staf Khusus Bidang Hukum di Kementerian ESDM ini berharap masyarakat tidak terus menerus mengkritik instansi penegak hukum.
“Ka­rena tidak mungkin ke­polisian akan membeberkan ha­sil penyidikannya kepada ma­syarakat secara transparan. Itu sama saja bunuh diri dan akan mempersulit kerja tim pe­nyi­dik,” tandasnya.
Meski begitu, Alex tetap mengkritik Citibank yang eng­gan mengembalikan duit nasa­bah yang dibobol Malinda. “Ba­gaimanapun posisi Malinda saat itu Relationship Manager Citibank. Artinya, Malinda be­kerja atas nama Citibank. Kalau ujungnya Citibank tak mau ganti, saya harap Bank Indo­nesia mau memberi sanksi tegas kepada Citibank,” ujarnya.
Menurut Alex, pemberian sanksi tegas BI kepada Citibank sangat penting. Soalnya, akan memberikan efek jera terhadap bank asing lainnya yang ber­operasi di Indonesia. “Saat ini banyak bank asing yang ber­operasi di Indonesia. Kalau me­reka tidak diawasi, akan sangat terbuka terjadinya kasus Ma­linda Dee jilid II,” ujar pria asal Gorontalo ini. [RM]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=25633



rakyatmerdekaonline : Rizal Ramli: Nasionalisme Palsu SBY-Boediono Lahirkan Radikalisme


ILUSTRASI
  
RMOL. Fenomena radikalisasi sekelompok warganegara Indonesia, termasuk yang menggunakan label keagamaan, lahir dan berkembang bersamaan dengan kegagalan pemerintah menambah lapangan pekerjaan, menekan jumlah pengangguran, dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
Jurang yang memisahkan kelompok the haves dan the have-nots di negara ini bukan semakin pendek, sebaliknya menjadi begitu lebar. Pameran kekayaan oleh sekelompok kecil anggota masyarakat terjadi di depan mata di saat sebagian besar lainnya harus berjuang mati-matian dan dipinggirkan.
Demikian analisa yang disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli berkaitan dengan maraknya isu radikalisasi, khususnya di kalangan sebagian umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia.
“Kita semua tahu bahwa NII dan yang sejenisnya ini bukan barang baru. Ini fenomena lama, (yang) lahir lebih karena persoalan struktural, bukan ideologis,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 29/4).
Indonesia, Rizal Ramli mengingatkan, didisain oleh founding fathers untuk dapat melindungi dan mensejahterakan rakyat. Sayangnya, pemerintah tidak dapat menciptakan kondisi dan tidak memperlihatkan keseriusan ke arah itu. Hal ini terjadi berulang-ulang sehingga frustrasi sosial semakin melebar.
“Nasionalisme yang didengung-dengungkan palsu dan jargon belaka. (Karena) terjadi semacam kekosongan ideologi, lantas ada kelompok yang bisa memanfaatkan dan meradikalisasi, atau mungkin hanya menjebak, sebagian orang yang merasa terpinggirkan. Kelompok seperti ini dipandang bisa menawarkan semacam ideologi tandingan,” demikian Rizal Ramli.
Dia berpendapat, adalah bukti dari komitmen pemerintah dan kelompok elit yang dapat menghentikan radikalisme sepert ini. Di sisi lain, Rizal Ramli ragu pemerintahan SBY dan Boediono yang menurutnya sangat dipengaruhi oleh paham neoliberalisme yang hanya menguntungkan sebagian kecil warga negara Indonesia, dapat melakukan itu. [guh]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=25634 


rakyatmerdekaonline : Partai Nasdem dan Ormas Nasdem Dituding Anggap Masyarakat Bodoh

  
RMOL. Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat dan Partai Nasdem dianggap mengelabui masyarakat. Mereka menganggap bahwa masyarakat tidak tahu bahwa keduanya baik Ormas Nasdem maupun Partai Nasdem itu-itu juga. Pasalnya, dua organisasi itu disebutkan tidak punya hubungan sama sekali, kecuali kesamaan visi-misi.

"Iya betul. Seolah-olah masyarakat tidak mengerti. Padahal masyarakat tahu (itu tidak ada bedanya)," kata pengamat politik Iberamsyah kepada Rakyat Merdeka Online kemarin.

Soal kenapa tidak Nasional Demokrat yang sekalian dijadikan sebagai partai, menurutnya, hal itu karena Nasdem ini adalah gerakan sosial yang ragu-ragu. Nasdem khawatir tidak diterima masyarakat. Jadi perlu tes the water dengan mendaftarkan Nasdem yang yang disebut tidak ada hubungannya dengan Ormas Nasdem.

"Karena dia ragu. Sekarang ini partai politik tidak diminati rakyat. Jadi dia membuat test case dulu. Karena kalau dia langsung mendaftarkan lalu melorot, itu kan nanti bisa kacau balau," sebutnya.

Selain itu, terangnya, bila pun Ormas Nasdem besutan yang dipimpin Surya Paloh itu langsung dijadikan sebagai partai politik, tidak akan bisa besar. Paling, dia memprediksi , partai itu tidak jauh beda dengan Partai Gerindra dan Hanura, bahkan tidak akan bisa melampaui dua partai tersebut.

"Karena basis masa mana yang akan diambil, sudah dibagi-bagi oleh sembilan partai itu (yang ada di DPR). Sisanya kan apatis semua. Nggak ada lagi yang diperebutkan. Lagi pula Surya Paloh ini bukan idola. Karena dia hanya punya media saja, bisa petantang-petentang. Jadi dia bukan tokoh yang bisa dibanggakan," tanda Gurubesar Ilmu Politik Universitas Indonesia ini. [zul]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=25635 

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=25635

rakyatmerdekaonline : Ormas Nasdem Siap Pimpin Banten

RMOL
  
RMOL. Pemilihan Gubernur Banten akan dihelat pada tahun ini. Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat tampaknya akan ikut dalam perhelatan tersebut.

Hal ini tampak dari sebuah baliho ukuran 2 x 1 meter yang memampang foto dr Yandra Doni S.PD dengan latar belakang logo Ormas Nasdem, meski tidak dicantumkan kata Nasional Demokrat. Sedangkan di baliho itu terdapat tulisan, "Siap Memimpin Banten."

Yandra, yang memiliki klinik Suziebas di Jalan KH Dewantara, Ciputat ini pernah menjadi calon legislatif pada tahun 2009 dan tahun 2004. Tapi dia tidak lolos melenggang ke Senayan.

Baliho tersebut terdapat di Jalan Tarumanegara, Cirendeu, Tangerang Selatan.

Nasdem merupakan organisasi yang didirikan Surya Paloh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di baliho itu tidak menggunakan logo Partai Nasdem, yang baru saja didaftarkan ke Kementeriam Hukum dan HAM sebagai partai politik. Meski antara Ormas Nasdem dan Partai Nasdem memiliki kesamaan visi-misi. [zul]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=25636





rakyatmerdekaonline : Metode NII Mau Dipinjam untuk Ubah Pemikiran Politisi

RMOL. Isu pencucian otak yang diduga dilakukan Negara Islam Indonesia sungguh luar biasa. Bagaimana tidak, hanya dengan waktu yang tidak butuh lama, orang yang direkrut sudah berubah pemikirannya 180 derajat.

"Ini yang jadi pertanyaan saya. Bagaimana orang yang sangat liberal pada awalnya, hanya sekitar dua tahun berubah menjadi radikal," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 29/4).

Hal itu dikatakan Ray menanggapi kasus pencucian otak dan termasuk perubahan Pepi, salah seorang tersangka kasus bom buku dan Serpong. Pepi yang dikenal tidak begitu suka dengan wacana agama, bahkan memiliki kebiasaan buruk, tapi berubah secara drastis. Apalagi disebutkan pernah aktif sebagai kader NII.

"Saya tidak meragukannya (bahwa ada orang yang bisa berubah dalam waktu sekejap). Tapi saya cukup terkejut ada metode seperti itu. Karena tidak mudah untuk mengubah keyakinan seseorang. Makanya perlu ada penjelasan dari psikolog tentang hal ini," katanya.

Bila memang ada metode seperti itu, Ray ingin meminjamnya untuk mengubah pemikiran para politisi. Dia berharap, dengan metode itu, para politisi bisa berubah total menjadi pembela hak-hak rakyat.

"Bahkan dia (anggota DPR) itu tidak peduli bila menjadi korban dari keradikalan kebijakan yang diambilnya. Dia tidak hirau kalau memang akhirnya di PAW (pergantian antar waktu), karena berani membela rakyat," cetus Rakyat tertawa kecil. [zul]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=25637





rakyatmerdekaonline : Ruhut Sitompul Omong Kosong Tak Usah Ditanggapi

  
RMOL. Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul melempar bola panas. Dia menuding sejumlah rekannya di komisi hukum bekerja layaknya seperti bodyguard, dalam mengamankan cukong-cukong.

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding saat dimintai tanggapan menghardik Ruhut yang juga Jurubicara DPP Partai Demokrat itu.

"Pertama kita tidak usah tanggapi Ruhut. Karena itu akan membuat habis energi kita. (Ruhut) selalu membuat tudingan yang tidak berdasar. Kalau itu berdasar tolong dibuktikan. Jadi jangan hanya omong kosong," sergah Sudding saat dihubungi Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 29/4).

Kemarin Ruhut membeberkan salah satu contoh yaitu oknum komisi III mengintervensi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan Siti Hardiyanti Rukmana dalam sengketa saham TPI dengan bos group MNC, Hary Tanoesoedibjo.

Dalam kisruh TPI, Sudding memaklumi ada bila ada anggota Komisi III DPR yang membela Harry Tanoe. Sebab, Komisi III DPR sebelumnya pernah memanggil Harry Tanoe untuk memintai penjelasan mengenai kisruh kepemilikan TPI.

"Nah, kawan-kawan memberikan tanggapan dan argumentasi. Pada saat RDP itu hampir semua anggota Komisi III memberikan dukungan kepada Pak Hary Tanoe. Karena anggota Komisi III DPR menilai Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tidak memiliki dasar hukum mengambil alih secara sepihak TPI," kata Sudding.

Lanjut Sudding, bahwa kemudian sejumlah anggota DPR mengeluarkan pernyataan-pernyataan dalam kasus TPI itu, setelah ada putusan pengadilan, hal itu memiliki dasar hukum. Jadi tidak ada hubungan dengan mafia hukum.

"Dalam hukum itu pasti ada dua pihak. Ada yang merasa terbela dan ada yang tidak. Nah orang yang merasa tidak terbela ini lah sering memberikan alasan bahwa itu bagian dari mafia dan lain sebagainya," tandas Sudding. [zul]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=25638



rakyatmerdekaonline : Strategi Surya Paloh Agar Kader Partai Lain Tak Hengkang dari Ormas Nasdem

  
RMOL. Semua masyarakat akan menilai bahwa Partai Nasdem tidak ada bedanya dengan organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat yang didirikan Surya Paloh.

"Saya kira masyarakat memang akan memberikan penilaian itu. Disebutkan bahwa tidak ada kaitan Nasdem dengan Ormas Nasdem, itu sama sekali tidak rasionil. Hampir semua sama, hanya kepengurusan saja yang berbeda," kata Wakil Sekretaris Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding saat dihubungi Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 29/4).

Tapi menurut dia, pendirian Partai Nasdem, yang bukan metamorfosis dari organisasi Nasional Demokrat, hanya lah strategi agar kader-kader partai yang ada di Ormas Nasdem tidak hengkang.  Karena kalau Ormas Nasdem pimpinan Surya Paloh menjadi partai, otomatis pengurus yang berasal dari berbagai partai harus memilih satu di antara dua partai itu; Nasdem atau partai asalnya.

"Saya kira ini strategi yang dimainkan agar orang-orang yang tergabung dalam Ormas Nasdem itu tidak dilakukan pemecatan dari partai asalnya. Sehingga ini dibungkus sedemikian rupa supaya jadi alasan pembenar bagi mereka yang ada di Ormas terhadap partas asalnya (bahwa Nasdem hanya ormas bukan partai)," kata fungsionaris DPP Hanura Hanura, Syarifudding Sudding. [zul]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=25639



rakyatmerdekaonline : Theo Syafei Meninggal, DPP PDIP Kehilangan Tokoh dan Ahli Strategi

THEO SYAFEI/IST
  
RMOL. Tokoh PDI Perjuangan, Mayjen (Purn) Theo Syafei, meninggal dunia dinihari tadi pukul 00.45 WIB.

Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, merasa sangat kehilangan dengan kepergian seniornya itu.

"Saya dengar kabar dari sekretariat PDIP dan teman-teman di partai tentang kepergian Pak Theo," ujar Maruarar saat dihubungi sesaat lalu (Jumat, 29/4).

Dia mengaku akan segera melayat ke rumah duka tempat jenazah almarhum disemayamkan di Jalan Raya Mabes Hankam No. T65 Ceger, Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.

Maruarar mengingat figur Theo Syafei, kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 30 Juni 1941, sebagai senior yang ahli dalam strategi pertahanan dan keamanan. Almarhum pernah menjabat Ketua DPP PDIP bidang Pertahanan dan Keamanan.

Maruarar pernah bekerjasama dengan Theo sebagai sesama Ketua DPP PDIP pada periode 2005-2010. Pada Pilpres 2009, mantan Pangdam IX/Udayana 1993-1994 itu menjadi Ketua Tim Sukses Pasangan Mega-Prabowo.

"Dia dikenal sebagai orang yang humoris dan rajin turun ke daerah-daerah termasuk ke daerah Timur Indonesia. Ahli dalam strategi pertahanan keamanan," ungkapnya.

Menurut Maruarar, Theo termasuk salah seorang yang ikut berjuang mempertahankan PDI (cikal bakal PDIP) di masa kekuasaan Orde Baru. Kala itu, tidak banyak tentara aktif saat Orde Baru yang berani membela Megawati.

"Dia mengikuti proses berjuang dengan segala risikonya," terang Maruarar.

Belum diketahui kapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan suaminya, Taufik Kiemas akan melayat. Namun dapat dipastikan jenazah akan dimakamkan esok hari (Sabtu, 30/4) di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Theo Syafei adalah perwira lulusan Akademi Militer Nasional Angkatan 1965. Dia bergabung dalam Komando Pasukan Khusus (saat itu bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat) pada tahun 1967.

Karir politiknya diawali dengan menjadi anggota Fraksi ABRI DPR/MPR RI pada 1995-1997, anggota Komisi I DPR/MPR RI pada1995-1996 dan anggota Komisi IX DPR/MPR RI pada 1996-1997. Theo memiliki seorang istri, Suismiati, dan empat anak, yakni Andi Widjajanto, Wisnu Gautama, Shinta Devanagari, dan Rizal Rinaldi.[ald]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=25640



rakyatmerdekaonline : Kendaraan untuk Pulangkan TKI asal Jeddah ke Kampung Halaman telah Disiapkan

RMOL. Pemerintah memulangkan 2.351 Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dan WNI overstayer (habis masa tinggal) asal Jeddah Arab Saudi.

Para TKI itu diberangkatkan dengan menggunakan Kapal Motor Labobar dan dijadwalkan tiba di pelabuhan Tanjungpriok pada hari Selasa Sore, (3/5) atau Rabu Pagi (4/5), bulan depan.

Demikian disampaikan Kasubdit Fasilitas Kesehatan dan Rehabillitasi TKI Purna Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Maruji Manulang, sesaat lalu (Jumat, 29/4).

BNP2TKI telah berkoordinasi dengan pelabuhan dan Asosiasi Pengusaha Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Maruji, koordinasi ini dilakukan untuk mengantisipasi kedatangan ribuan TKI/WNI. Semua hal yang berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan TKI sudah dievaluasi dan diantisipasi.

Dari sisi keamanan, akan ada petugas dari Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai (KPLP), Polres Resort Pelabuhan ditambah dengan petugas keamanan dari BNP2TKI.

Dari 2.351 TKI/WNI yang akan dipulangkan, BNP2TKI sudah menyiapkan 153 angkutan mobl jens Elp berkapasitas 11 penumpang dan 10 bus milik PT Damri yang akan memulangkan ke wilayah Indonesia Timur yaitu Madura, Bali, NTB, dan NTT. [zul]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=25641





rakyatmerdekaonline : PDIP: Menteri Keuangan yang Ceroboh Mendelegitimasi Kepemimpinan SBY

ARIF BUDIMANTA/IST
  
RMOL. Kemarin, di sela pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Bidakara, Jakarta, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan target akhir pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi adalah penghapusan Premium secara bertahap dan pasti.

Kalau Premium sudah hilang, maka rakyat akan dipaksa untuk menggunakan Pertamax yang harganya 100 persen mencerminkan harga pasar. Dengan demikian, menurut pemerintah, APBN takkan lagi terbebani.

Tentu saja skenario yang diutarakan Menkeu itu mendapat penentangan dari DPR. Wacana menghilangkan Premium dianggap sama dengan menaikkan harga BBM.

"Tindakan Menkeu yang ceroboh ini secara tidak langsung akan menyebabkan keresahan sosial di masyarakat dan mendelegitimasi kepemimpinan presiden," ujar Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta, kepada wartawan melalui hubungan telepon, Jumat (29/4). 

Menurutnya, yang perlu dikerjakan pemerintah saat ini adalah dua hal penting. Pertama, memastikan target pembangunan, penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan tercapai sesuai dengan Amanat UU 10/2010 APBN 2011.

Kedua, fokus dalam melakukan audit dan penghematan cost recovery yang direncanakan mencapai Rp 140 triliun dan biaya cost operation pengadaan dan penyaluran BBM.

Pada sisi lain, lanjut Arif, seharusnya pemerintah juga konsisten dalam menjalankan kebijakan pengembangan energi yang terbarukan seperti biofuel mengingat Indonesia adalah negara agararis ataupun energi yang berbasis panas bumi karena wilayah Indonesia adalah negara vulkanik.

Cadangan devisa Indonesia yang hampir US$ 120 miliar dan terbesar dalam sejarah moneter saat ini, harusnya bisa dikanalisasi untuk meningkatkan kemampuan dan kedaulatan ekonomi Indonesia khususnya di bidang energi.

Terkait energi alternatif, menurut Direktur Mega Institute ini, di Jakarta saja bajaj yang seharusnya menggunakan BBG (bahan bakar gas) banyak dimodifikasi jadi menggunakan premium.

"Menurut pengakuan supir bajajnya, untuk mengisi BBGnya lama (antri) sehingga untuk isi sedikit terlalu buang waktu. Sedangkan mereka umumnya bersifat "shift-shift"an sehingga biasanya pengisian bahan bakarnya sedikit-sedikit," ungkap Arif.[ald]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=25642






rakyatmerdekaonline : Wiranto Tak Bisa Dikecohi Surya Paloh

WIRANTO/IST
  
RMOL. Partai Hanura tampaknya tak bisa dikecohi organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat, yang didirikan Surya Paloh. Hal ini sehubungan dengan pendirian Partai Nasdem, yang disebut tidak ada kaitan secara struktural dengan Ormas Nasdem.

Atas pendirian partai Nasdem itu, Ketua Umum DPP Hanura Wiranto sudah bersikap. Karena kadernya Akbar Faizal duduk di sebagai ketua Bidang Kaderisasi di DPP Ormas Nasdem. 

Hal itu dikatakan fungsionaris DPP Hanura Hanura, yang juga Wakil Ketua Fraksi Hanura Syarifudding Sudding, kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 29/4).

"Saya kira Hanura sudah mengambil sikap tegas terhadap semua para anggotanya. Bahwa ketika Nasdem ini sudah berubah menjadi partai politik atau bagian dari partai politik, kader-kader yang ada di Nasdem itu supaya mengambil dua pilihan. Apakah tetap ada di situ atau kembali ke Hanura. Itu sikap yang diberikan Pak Wiranto," kata Sudding.

Sikap Wiranto itu, sebut Sudding, disampaikan dalam forum resmi di Hanura. Tapi, katanya, sampai saat ini Akbar Faizal belum memberikan jawaban. Karena memang, Nasdem juga didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM masih belum lama ini.

Sebelumnya, Sudding mengatakan, bahwa Nasdem dijadikan sebagai partai dan tidak ada hubungan struktural dengan Nasdem sebagai strategi agar kader partai lain yang ada di Nasdem tidak hengkang. Karena kalau Nasdem Surya Paloh jadi partai, otomatis politisi yang ada di Nasdem harus membuat keputusan, tetap di Nasdem atau di partai asalnya. [zul]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=25643



mediaindonesia : Pola Rekrutmen NII masih Mirip Zaman Kartosoewirjo

BATAM--MICOM: Ulama yang tergabung dalam Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyebutkan perekrutan yang dilakukan anggota Negara Islam Indonesia (NII) tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan oleh anggota Darul Islam (DI) di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada 1949.

"Nggak jauh beda itu. Cara perekrutannya mirip. Ini terlihat dari penyebaran anggota-anggota di daerah seluruh Indonesia. Pola lama masih diterapkan. Di jaman pemerintahan sebelumnya juga mereka terapkan seperti itu, tidak ada yang baru," kata ketua umum (DMI) Pusat Tarmizi Taher kepada wartawan, di Batam, Jumat (29/4).

Dia menuturkan gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru merdeka sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Pengikut Kartosoewirjo memproklamasikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia ketika itu, adalah hukum dalam NII.

"Itu lah yang menjadi cikal bakal NII sekarang ini. Perlu penelusuran historis yang mendalam oleh pemerintah. Tidak perlu terlalu takut menghadapi mereka, cukup ditelusuri kemana pengikut-pengikutnya berada," kata dia.

Namun, mantan Menteri Agama selama tiga periode tersebut tidak dapat menjelaskan lebih jauh kemana saja kantong-kantong pengikut DI/TII yang ada di Indonesia. Karena memang itu bukan tugasnya.

"Pemerintah tentunya lebih tahu itu. Kami cuman menghimbau agar cendekiawan-cendekiawan muda agar tidak terlalu ekstrem menanggapi masalah NII ini. Karena tidak ada untungnya, bahkan menimbulkan perpecahan," katanya.

Sementara itu, Polisi Resor Kota (Polresta) Batam-Rempang-Galang (Barelang) pada pekan ini mulai aktif melakukan sejumlah razia di sejumlah tempat di Batam. Hal ini, dilakukan guna mengantisipasi tindakan-tindakan yang diinginkan.

"Kami tetap melakukan pengawasan. Informasi sekecil apa pun akan kami tindak lanjuti. Hingga sejauh ini Batam dan sekitarnya dalam kondisi yang kondusif. Sejumlah personel juga telah kami tebarkan untuk mencari informasi menyangkut anggota NII," katanya. (OL-12)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/04/221896/126/101/Pola_Rekrutmen_NII_masih_Mirip_Zaman_Kartosoewirjo




mediaindonesia : KPK Terima Laporan Gratifikasi di Kemenakertrans

JAKARTA--MICOM: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan dari Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara  terkait dugaan pemberian gratifikasi sebesar Rp110.000 dan paket sembako dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) kepada buruh.

"Kami sambut baik laporan-laporan masyarakat atau pihak mana pun terkait gratifikasi atau suap, namun untuk laporan ini (dari Federasi Serikat Pekerja BUMN) dianggap gratifikasi kita akan verifikasi dulu," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, di Jakarta, Kamis (28/4).    

Menurut Johan, pihak lembaga antikorupsi membutuhkan waktu paling tidak 30 hari untuk memverifikasi apakah pemberian uang dan sembako tersebut termasuk gratifikasi atau tidak. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dapat dikenai pasal gratifikasi yakni pejabat dan penyelenggara negara yang memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaan. "Mereka (para buruh BUMN) bukan termasuk penyelenggara negara".

Sebelumnya sejumlah buruh dari Federasi Serikat Pekerjaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendatangi gedung KPK dan melaporkan Kemenakertrans yang memberikan uang Rp110.000 dan sembako kepada buruh pada usai acara silaturahim dengan pejabat kementerian tersebut.

Para buruh ini menganggap pemberian tersebut sebagai gratifikasi, karena itu melaporkannya ke lembaga antikorupsi. Mereka juga menganggap pemberian tersebut sebagai upaya pemerintah meredam rencana aksi pada Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei mendatang.

Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja BUMN, FX Arief Poyuono  mengatakan, anggota buruhnya diberi uang dalam acara silaturahim dengan para pejabat Kementerian yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar tersebut. Datang dalam acara itu sejumlah pimpinan serikat pekerja dan anggotanya sebanyak 300 orang menerima uang dan sembako tersebut.

Para anggota Federasi Serikat Pekerja BUMN ini menduga tidak ada penganggaran dana untuk pembagian uang kepada pimpinan buruh menjelang Hari Buruh Internasional, mengingat selama ini memang tidak pernah ada dana yang dianggarkan untuk dibagikan kepada buruh.

Menurut dia, pada acara silaturahim tersebut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar telah mengimbau kepada serikat pekerja untuk tidak rusuh saat melakukan demonstrasi pada Hari Buruh nanti. Imbauan tersebut, lanjutnya, semakin mempertegas bahwa pemberian uang dan sembako merupakan sikap Kemenakertrans menolak adanya aksi turun ke jalan. (Ant/OL-2)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/04/221872/284/1/KPK_Terima_Laporan_Gratifikasi_di_Kemenakertrans



mediaindonesia : Penyidik Rahasiakan Nama Perusahaan Rosalina Bekerja

JAKARTA--MICOM: Hingga saat ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menganggap Mindo Rosalina Manulang alias Rosa sebagai penghubung dalam kasus dugaan suap yang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), namun nama perusahaan tempat Rosa bekerja tetap dirahasiakan atau 'diamankan' penyidik.

"Saya juga tidak tahu namanya (perusahaan yang mempekerjakan Rosa). Penyidik juga tidak menyebutkan namanya," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, dikonfirmasi, Jumat (29/4) terkait perusahaan tersangka Rosa bekerja di Jakarta.

Pada Kamis (21/4) malam, saat KPK menangkap tangan tiga orang yang diduga melakukan transaksi suap terkait proyek pembangunan wisma atlet sebagai fasilitas SEA Games 2011 tersebut telah melakukan penggeledahan di kantor Rosa yang berlokasi di Warung Buncit, Jakarta Selatan.

Pada hari Jumat (22/4), peyidik kembali menggeledah tempat kerja dari pegawai yang disebut-sebut bekerja dengan politikus partai besar tersebut. Dan dikabarkan pada saat itu papan nama perusahaan sudah dilepas dan disimpan.

Pada hari Rabu (27/4) usai mengantar kliennya ke Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur, kuasa hukum Rosa, Kamaruddin Simanjuntak, dihadang pihak tidak dikenal yang mengancam dan meminta dirinya mundur sebagai kuasa hukum Rosalina.

KPK, menurut Johan Budi, telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) usai menerima laporan dari kuasa hukum tersangka Rosa tersebut. "Semua akan tergantung dari penilaian LPSK apakah perlu Rosa ini dipindahkan dan diamankan tersendiri oleh LPSK".

Johan sempat menyebutkan KPK juga harus memperhatikan keamanan pihak yang menjalani penyidikan di lembaga tersebut, karena itu penyidik bersikap hati-hati sebelum mengeluarkan informasi.

Seperti sudah disebutkan oleh kuasa hukum Rosa, Kamaruddin, bahwa kliennya kerja sebagai marketing di perusahaan milik seseorang bernama M Nazaruddin.  "Saya tahu namanya M Nazaruddin, entah itu Nazaruddin yang mana."

Ia menolak kliennya disebut "broker" karena jabatannya sebagai petugas pemasaran atau marketing.

Pada saat penangkapan, ia menyebutkan, kliennya hanya diminta pimpinanan mendampingi pihak dari PT Duta Graha Indah (DGI) yakni M El Idris (marketing manager PT DGI) mengantarkan success fee kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharam.

"Klien saya sudah lama dikenalkan ke Sesmenpora oleh pimpinannya. Karena itu ia diminta pimpinannya untuk mendampingi pihak PT DGI menyerahkan 'success fee' tersebut ke Sesmenpora," ujar Kamaruddin. (Ant/wt/X-12)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/04/221909/284/1/Penyidik_Rahasiakan_Nama_Perusahaan_Rosalina_Bekerja



mediaindonesia : Tangkal NII, Bangun Semangat Pluralisme di Kampus

JAKARTA--MICOM: Gencarnya radikalisasi peserta didik khususnya mahasiswa yang menjadi korban cuci otak NII belakangan ini mesti ditangkal dengan membangun semangat kehidupan yang toleran dan semangat pluralisme.

"Pola pikir saling menghormati, membangun pluralisme, serta toleransi satu sama lain bahwa kita memiliki perbedaan dapat menjadi salah satu penangkal menghadapi gerakan NII," kata Mendiknas M Nuh pada acara silaturahmi dan diskusi dengan sejumlah media di Kantor Kemendiknas, Jakarta, Kamis malam (28/4).

Namun tidak cukup dengan itu, pola pikir berbangsa, bernegara dan cinta tanah air mesti dibangun karena provokasi NII yang mengkafirkan NKRI.

" Munculnya pemikiran radikal ini ada yang menanam, karena subur tanahnya dan cocok. Lalu ada pupuknya di antaranya kalau pemerintah gagal menyejahterakan rakyat dan menegakkan keadilan. Bila ini terjadi mereka memperkuat doktrinnya.Nah pemikiran ini mesti ditutup juga dengan pemikiran yakni dengan pendidikan karakter yang menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,"paparnya.

Guru Besar ITS (Institut Teknologi Surabaya) ini mengakui doktrin seolah olah NKRI tidak penting dari NII mesti ditangkal pula dengan merevitalisasi kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan pelajaran agama."Jadi kita akan mereview pelajaran PKN dan Agama yang lebih menumbuhkan kecintaan pada tanah air,toleransi terhadap perbedaan,pluralisme bahwa semua orang dan berbagai agama berhak hidup di tanah air seperti semboyan Bhineka Tunggal Ika," kata M Nuh.

Tentang maraknya gerakan NII saat ini,Mendiknas mengaku jajarannya kaget. Hemat dia, gencarnya NII sekarang akibat adanya kelengahan di era reformasi pascaruntuhnya Orde Baru yang dahulu gencar mendoktrin Pancasila melalui penataran P4.

"Ya kita, kaget dan terus terang kita pernah lengah.Pasca reformasi hingga 10 tahun ini orang seperti tabu bicara Pancasila dan UUD 45," imbuhnya.

Sementara pada 1980-1990 benih NII itu sudah ada ditanam dengan dunia luar, ditambah masa suburnya bila negara gagal menyejahterakan rakyat diiringi euforia kebebasan pascareformasi.

"Jadi benih NII dan radikalisasi muncul pada tahun 80-90an terus tumbuh maka 2011 ini benih mereka yang kita hadapi sekarang," tukasnya.

Terkait kebijakan mengurangi pengaruh NII di kampus dan mahasiswa saat ini, Mendiknas menyatakan pihaknya melakukan tiga hal. Pertama, meminta semua Perguruan Tinggi di Indonesia membuka ruang dialog akademik dan keilmuan (tanpa doktriner) yang menanamkan pilar-pilar bingkai NKRI seperti Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD.

Kedua, kampus menghidupkan kegiatan ekstra kurikuler kemahasiswaan dan mengaktifkan organisasi organisasi ekstra kampus. Ketiga, bagi pelaku anggota NII atau mahasiswa yang aktif mendoktrinasi mahasiswa lain diserahkan ke ranah hukum. (OL-12)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/04/221906/293/14/Tangkal_NII_Bangun_Semangat_Pluralisme_di_Kampus



antaranews : Warga Kuba Buat Cerutu Sepanjang 70 Meter

Havana (ANTARA News) - Seorang pembuat cerutu di Kuba, Senin (15/4), mulai menggulung cerutu sepanjang 70 meter dalam upaya memecahkan rekornya sendiri yang sebelumnya ia ciptakan di Guinness dengan membuat cerutu yang memiliki panjang hampir dua kali lipat, kata seorang juru bicara.

Jose "Cueto" Castelar (67), yang bekerja selama delapn jam per hari selama sembilan hari itu, berharap dapat memecahkan rekor yang dibuatnya sendiri pada 2009 dengan membuat cerutu sepanjang 43,38 meter.

Ia berharap bisa menyelesaikan pekerjaan paling akhirnya pada 3 Mei dan memamerkannya di International Tourism Fair, yang diselenggarakan Senin-Sabtu pekan depan. Itu akan jadi rekor kelimanya dalam waktu lebih dari satu abad melinting cerutu.

"Cueto mengatakan selama hidupnya, rekor Guinness harus berada di Kuba," kata juru bicaranya Amado de la Rosa kepada AFP, yang dipantau ANTARA di Jakarta.

"Ia sangat bersemangat sekarang dan akan lelah saat hari berlalu, tapi ia berharap bisa mewujudkan keinginannya."  Orang yang sudah berusia kepala 6 tapi terlihat atletis itu mula-mula belajar membuat cerutu ketika ia berusia 14 tahun.

Castelar, yang berasal dari provinsi Villa Clara, Kuba tengah, memiliki pelanggan mulai dari pengusaha kaya Mexico sampai seorang pangeran Arab Saudi. Ia memiliki dua anak bersama istrinya, Maria Diago.

Cerutu buatan tangan Kuba dipandang sebagai yang terbaik di dunia. Tembakau adalah salah satu eksport utama negara pulau itu, selain nikel, produksi bioteknologi, gula, kopi dan buah.
(*)

Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2011
http://antaranews.com/berita/255955/warga-kuba-buat-cerutu-sepanjang-70-meter


antaranews : Muhaimin Bersilahturahmi dengan TKI di Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam menyambut hari buruh yang jatuh pada 1 Mei 2011 akan bersilahturahmi dan temu kangen dengan para tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Dalam acara tersebut, Menakertrans akan melakukan dialog dengan para TKI yang bekerja di sini," kata ketua Persatuan Masyarakat Indonesia (Permai) M Magfhur saat dijumpai di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis.

Selain berdialog, kata Magfhur, pada acara menyambut hari buruh tersebut juga akan ada pengajian dan bahkan ada tari-tarian, ataupun pertunjukan musik dangdut yang dibawakan oleh para TKI.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Padang Parking Kreta, Plaza Safuan, Chow Kit, Kuala Lumpur yang merupakan kawasan dimana banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di wilayah pertokoan itu.

Sedangkan berdasarkan informasi yang diterima dari KBRI, bahwa rombongan Kemenakertrans akan berada di Kuala Lumpur guna menindaklanjuti pembahasan MoU tentang Penempatan PLRT yang saat ini masih dalam pembahasan di tingkat teknis.

Menurut keterangan dari pihak KBRI, Menakertrans dan rombongan itu bermaksud mengadakan pembahasan tindak lanjut dengan Kementerian Sumber Manusia, termasuk dengan pejabat KBRI Kuala Lumpur.

Rombongan tersebut akan berada di Kuala Lumpur sejak tanggal 29 April hingga 2 Mei 2011.(*)
(N004)


Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2011
http://antaranews.com/berita/256232/muhaimin-bersilahturahmi-dengan-tki-di-malaysia


antaranews : Indonesia Tuan Rumah Global Spa Summit

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tingkat dunia yang membahas tentang spa yakni Global Spa Summit yang akan diselenggarakan di Bali pada pertengahan Mei 2011.

"Global Spa Summit atau GSS merupakan event pertemuan internasional tahunan yang secara khusus mendiskusikan tentang industri spa dan kesehatan," kata Direktur Jenderal Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), Sapta Nirwandar, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, event tersebut bersifat khusus dengan undangan terbatas yang diikuti para eksekutif papan atas dan para pemimpin dari seluruh dunia yang memiliki minat dalam industri spa dan kesehatan.

Kegiatan itu juga akan melibatkan delegasi lain yang berasal dari 25 negara yang bergerak di bidang industri pariwisata dan perhotelan, keuangan, kesehatan, real estate/arsitektur, manufaktur, teknologi, jasa konsultan, produk makanan, serta berbagai bidang industri terkait lain.

"Pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan untuk memajukan industri spa dan kesehatan yang telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dunia saat ini," katanya.

Menurut dia, di berbagai negara di dunia, spa telah menjadi bagian dari ritus perjalanan kehidupan manusia dari kecil hingga dewasa.

Sapta menambahkan, pertemuan tingkat tinggi itu juga merupakan bentuk tindak lanjut atas berbagai publikasi dan penelitian paling mutakhir tentang industri spa, misalnya Landmark Global Spa Economy Report dan Spas and The Global Wellness Market: Synergies and Opportunities.

The Global Spa Summit sebagai suatu event telah mendapat penghargaan sebagai "Spa Event of The Year" untuk 2009 dan 2010 oleh AsiaSpa Magazine`s Awards Program.

Pada konferensi spa pada 2010 di Istanbul, Turki, mampu menarik delegasi dalam jumlah besar dari 40 negara sekaligus mencatat rekor dari sisi keikutsertaan delegasi.

"Tahun ini, GSS akan digelar pertama kali di Asia, dan Bali telah memenangkan kompetisi untuk menjadi tuan rumah acara bergengsi tersebut," katanya.

Indonesia juga sekaligus menjadi platinum-level sponsor setelah melalui persaingan yang sangat ketat dengan beberapa destinasi Asia lain yang berupaya untuk menjadi tuan rumah mengundang para eksekutif industri spa dan kesehatan dari seluruh dunia.

Tema yang diangkat dalam 5th Annual Global Spa Summit 2011 di Bali adalah Engage the Chang: The Costumer. The Money. The Future.

Praktisi spa, Martha Tilaar, mengatakan, sudah saatnya Indonesia mengambil bagian yang penting dalam industri spa dunia.

"Saya sedih dan prihatin spa tidak mendapat perhatian lebih di Indonesia saat ini padahal kita memiliki potensi yang amat besar. Saya pikir ini saatnya kita bergerak untuk mengambil bagian yang penting dalam dunia spa," kata perempuan yang telah menjadi praktisi spa selama lebih dari 20 tahun itu.

(H016/S026)

Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2011
http://antaranews.com/berita/256010/indonesia-tuan-rumah-global-spa-summit


antaranews : Polisi Tangkap Joki UN

Bojonegoro (ANTARA News) - Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro, Jatim, Rabu, menangkap enam joki ujian nasional (UN) di SMPN 1 Kecamatan Kedewan wilayah setempat.

Kapolsek Kecamatan Kedewan Iptu Syamsuri yang dimintai konfirmasi membenarkan, penangkapan joki UN di SMPN 1 Kecamatan Kedewan itu.

Namun, ia belum bisa menyebutkan nama-nama joki di dalam UN itu, karena masih menunggu kejelasan dari mapolres.

"Nama-nama tersangka joki UN baru dicatat di Mapolres saja," katanya mengelak merinci nama-nama tersangka.

Dalam laporan yang disampaikan kepada Kapolres Bojonegoro, AKBP Widodo, polisi Kecamatan Kedewan menangkap enam joki di SMPN 1 Kecamatan Kedewan.

Mereka menjadi joki dari siswa SMP PGRI Kecamatan Kedewan yang pelaksanaan UN bergabung dengan SMPN I Kedewan. jadwal UN SMP sederajat berlangsung mulai 25 hingga 28 April 2011.

"Munculnya enam joki itu atas sepengetahuan kepala sekolah," kata Kapolres Bojonegoro, AKBP Widodo.

Dari pengusutuan polisi, joki tersebut sudah dipersiapkan dan mendapatkan imbalan Rp100 ribu selama empat hari pelaksanaan UN dan ketika enam joki tersebut tertangkap, waktu UN materi Bahasa Inggris.

"Enam joki dan kepala sekolahnya sekarang dalam perjalanan ke mapolres, untuk pengusutan lebih lanjut," kata Widodo menambahkan.

Berdasarkan data, peserta UN SMP di Bojonegoro sebanyak 12.472 siswa dan jumlah penyelenggara 81 lembaga pendidikan, sedangkan peserta MTs sebanyak 6.834 siswa dengan jumlah penyelenggara 72 lembaga pendidikan.

Sementara itu, Ujian Nasional (UN) susulan tingkat SMP dan sederajat di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, itu dijadwalkan Senin (3/5) sampai Jumat (6/5), kata Kepala Bidang SMP, SMA, dan SMK Dinas Pendidikan (Diknas) Bojonegoro, Hanafi.
(SAS)

Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2011
http://antaranews.com/berita/255985/polisi-tangkap-joki-un